Suriah: Hasakah Tanpa Upacara Penyerahan Resmi Seperti Hong Kong

Integrasi wilayah timur laut Suriah ke dalam struktur negara berjalan tanpa sorotan upacara resmi, berbeda jauh dengan momen penyerahan Hong Kong ke Tiongkok pada 1997. Di sana, seluruh dunia menyaksikan upacara bendera, pidato formal, dan ritual simbolik yang menandai transisi kolonial ke kedaulatan Tiongkok. Sementara di Hasakah, situasinya jauh lebih kompleks dan sensitif.

Hasakah dan kota-kota di sekitarnya berada di bawah kontrol de facto SDF selama bertahun-tahun. Meskipun secara hukum tetap bagian dari Suriah, administrasi lokal dan milisi SDF menjalankan pemerintahan dan layanan publik secara mandiri. Keberadaan SDF sebagai aktor non-negara membuat setiap langkah integrasi menjadi isu politik yang harus ditangani dengan hati-hati.

Risiko keamanan menjadi alasan utama tidak ada upacara publik. Wilayah ini dihuni oleh komunitas Arab, Kurdi, dan minoritas lain dengan sejarah ketegangan panjang. Menyelenggarakan upacara besar dapat menjadi target protes atau bentrokan bersenjata, yang berpotensi memicu kekacauan baru.

Selain itu, SDF sendiri berhati-hati mempertahankan citra otonominya. Upacara formal bisa dilihat sebagai simbol “kapitulasi”, yang berpotensi menurunkan dukungan dari penduduk lokal yang selama ini mengandalkan administrasi otonom untuk stabilitas wilayah.

Negosiasi integrasi dilakukan secara bertahap dan tertutup, lebih menekankan pada koordinasi administratif, penempatan pasukan pemerintah, dan penyesuaian sistem hukum dan ekonomi. Transisi ini dijalankan dengan prinsip “skema ribet tapi terkendali”, agar tidak menimbulkan kekacauan sosial maupun keamanan.

Perbedaan budaya simbolik juga berperan. Hong Kong memiliki tradisi kolonial Barat yang menekankan ritual formal, sedangkan Suriah Timur Laut lebih mengutamakan pragmatisme dalam setiap langkah transisi. Simbol publik besar-besaran jarang digunakan di konteks pasca-konflik.

Selain itu, integrasi wilayah juga menghadapi tantangan dari kelompok militan yang masih aktif di sekitar Hasakah dan Qamishli. Upacara besar dapat menjadi sasaran serangan atau propaganda. Oleh karena itu, semua langkah dilakukan dalam modus teknis dan diplomatis tanpa sorotan publik.

Di sisi lain, pemerintah pusat dan SDF memanfaatkan periode transisi untuk menata kembali layanan publik, mulai dari administrasi sipil, ekonomi, hingga keamanan. Koordinasi ini memastikan warga tetap menerima layanan tanpa gangguan, meski tidak ada simbolisme besar seperti pengibaran bendera atau pidato kenegaraan.

Rakyat setempat pun menyesuaikan diri dengan cara baru integrasi. Banyak warga yang tetap menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa menyadari perubahan status politik secara formal. Hal ini membantu menjaga stabilitas sosial di wilayah yang sebelumnya rawan konflik.

Sementara itu, SDF tetap mempertahankan kontrol ekonomi dan jaringan logistiknya. Perusahaan, koperasi, dan lembaga layanan yang beroperasi di bawah administrasi otonom tetap berfungsi, memastikan transisi tidak mengganggu pasokan pangan, energi, dan komunikasi.

Secara keseluruhan, tidak adanya upacara resmi di Hasakah merupakan strategi politik yang cerdas. Keamanan, stabilitas sosial, dan citra politik menjadi prioritas, dibandingkan ritual simbolik yang bisa menimbulkan risiko tambahan.

Pemerintah Suriah juga menyadari kondisi ini. Mereka memilih mengadopsi pendekatan bertahap, memperkuat kehadiran administratif tanpa konfrontasi publik. Pendekatan ini lebih aman dibandingkan menghadirkan simbol formal yang besar di tengah populasi yang beragam dan sensitif.

Skema ribet tapi terkendali ini memungkinkan integrasi wilayah dilakukan secara efektif tanpa sorotan internasional yang berlebihan. Semua langkah administratif dan keamanan dijalankan dengan koordinasi intens antara SDF dan pemerintah pusat.

Ekonomi lokal tetap menjadi fokus utama. Jaringan perusahaan dan koperasi yang sebelumnya dikelola SDF berfungsi sebagai penyangga transisi, memastikan warga tetap menerima layanan dasar. Hal ini juga meminimalkan potensi konflik selama periode penyerahan administratif.

Selain itu, peran milisi dan aparat keamanan lokal diatur ulang untuk memastikan transisi tidak menimbulkan kekosongan kekuasaan. Keamanan tetap berada di tangan struktur lokal, namun dalam koordinasi dengan pasukan pemerintah.

Momen ini menunjukkan perbedaan mendasar antara penyerahan kolonial formal dan transisi wilayah pasca-konflik. Hong Kong memiliki prosedur legal internasional yang jelas, sementara Hasakah adalah wilayah dengan kontrol lokal yang kompleks dan berlapis.

Seluruh proses menekankan pragmatisme dan stabilitas. Tanpa upacara publik, integrasi tetap berjalan, namun risiko politik dan sosial bisa diminimalkan. Pendekatan ini juga menjadi model transisi di wilayah konflik lain di Suriah.

Warga setempat kini beradaptasi dengan sistem baru secara perlahan. Layanan publik tetap berjalan, ekonomi lokal tetap berfungsi, dan keamanan relatif terjaga. Perubahan terjadi di level administrasi, bukan melalui simbol besar yang terlihat.

Akhirnya, tidak adanya upacara di Hasakah bukan tanda kegagalan, melainkan strategi keamanan dan politik yang efektif. Transisi tetap terjadi, namun dengan risiko minimal dan kontrol maksimal.

Skema ini menunjukkan bahwa integrasi wilayah pasca-konflik sering kali lebih tentang koordinasi teknis dan stabilitas sosial daripada simbolisme publik. Hasakah menjadi contoh bagaimana transisi diam-diam dapat berjalan lancar di tengah kompleksitas politik dan keamanan.

Jika di masa depan stabilitas terjaga, wilayah timur laut Suriah berpotensi menjadi bagian terintegrasi dari negara tanpa drama besar, namun dengan fondasi politik, ekonomi, dan keamanan yang kuat.

Baca selanjutnya