Uni Eropa dan Yugoslavia: Perbandingan di Masa Lalu

Uni Eropa kerap dibandingkan dengan Yugoslavia pada masa lalu, terutama ketika muncul perdebatan soal integrasi, subsidi, dan dominasi negara besar. Perbandingan ini bukan tanpa dasar, karena keduanya sama-sama dibangun atas ide kerja sama lintas wilayah dengan tingkat pembangunan yang timpang.

Yugoslavia pasca Perang Dunia II berdiri sebagai negara federal sosialis yang menyatukan berbagai bangsa, bahasa, dan agama di Balkan. Sementara itu, Uni Eropa lahir dari puing-puing konflik Eropa Barat sebagai organisasi kerja sama ekonomi dan politik antarnegara berdaulat.

Persamaan pertama terlihat pada prinsip solidaritas ekonomi. Yugoslavia memiliki dana pembangunan federal yang mengalir dari republik maju seperti Slovenia dan Kroasia ke wilayah tertinggal seperti Bosnia, Makedonia, Montenegro, dan Kosovo. Uni Eropa juga menerapkan mekanisme serupa melalui dana kohesi dan dana struktural.

Persamaan lain adalah pasar internal yang terintegrasi. Di Yugoslavia, barang, tenaga kerja, dan modal bergerak bebas di dalam federasi. Uni Eropa mengembangkan konsep pasar tunggal dengan empat kebebasan utama yang hingga kini menjadi fondasi integrasi ekonomi kawasan.

Namun perbedaan mendasarnya terletak pada sifat entitas politik. Yugoslavia adalah sebuah negara dengan konstitusi tunggal, tentara nasional, dan aparatur keamanan pusat. Uni Eropa bukan negara, melainkan organisasi supranasional yang kewenangannya terbatas pada bidang yang disepakati bersama.

Yugoslavia memiliki kekuatan koersif. Pemerintah federal dapat mengerahkan tentara untuk menekan pembangkangan republik, sesuatu yang mustahil dilakukan oleh Uni Eropa terhadap negara anggotanya. UE tidak memiliki tentara federal yang dapat memaksa kepatuhan internal.

Perbedaan penting lain adalah identitas. Yugoslavia berusaha membentuk identitas “Yugoslav” untuk melampaui identitas etnis. Uni Eropa justru membiarkan identitas nasional tetap dominan, dengan identitas Eropa bersifat pelengkap, bukan pengganti.

Masalah mekanisme keluar juga menjadi pembeda tajam. Yugoslavia tidak menyediakan jalur hukum yang jelas bagi republik yang ingin memisahkan diri. Uni Eropa memiliki prosedur resmi melalui Pasal 50, seperti yang terlihat dalam proses Brexit.

Ketika krisis ekonomi dan politik melanda Yugoslavia pada 1980-an, ketimpangan dan saling curiga berubah menjadi konflik terbuka. Di Uni Eropa, krisis serupa, seperti krisis euro, ditangani lewat negosiasi politik dan kebijakan fiskal bersama, bukan kekerasan.

Dominasi aktor besar juga menjadi isu bersama. Di Yugoslavia, Serbia dipersepsikan menguasai institusi federal. Di Uni Eropa, kekhawatiran serupa diarahkan pada Jerman dan Prancis, meski dalam bentuk yang jauh lebih halus.

Yugoslavia runtuh di tengah gelombang nasionalisme etnis dan runtuhnya Perang Dingin. Uni Eropa justru diperkuat oleh pelajaran sejarah tersebut, dengan menekankan kompromi dan tata kelola multilateral.

Di Balkan pasca-Yugoslavia, tidak muncul forum tunggal yang setara dengan CIS di wilayah pasca-Soviet. Tidak ada satu organisasi yang menyatukan seluruh bekas Yugoslavia dalam kerangka politik resmi yang menyeluruh.

Meski begitu, beberapa forum regional dibentuk. Dewan Kerja Sama Regional atau Regional Cooperation Council berfungsi sebagai wadah dialog dan koordinasi pembangunan di Balkan Barat.

Ada pula Perjanjian Perdagangan Bebas Eropa Tengah atau CEFTA, yang mengintegrasikan ekonomi negara-negara Balkan non-Uni Eropa dan mempersiapkan mereka masuk ke pasar UE.

Inisiatif lain adalah Open Balkan, yang digagas Serbia, Albania, dan Makedonia Utara untuk mempermudah mobilitas dan perdagangan. Namun forum ini tidak mencakup seluruh kawasan dan masih menuai kontroversi.

Selain itu, beberapa negara Balkan terlibat dalam Central European Initiative, sebuah forum longgar yang fokus pada kerja sama ekonomi dan politik lintas Eropa Tengah dan Timur.

Berbeda dengan CIS yang relatif jelas sebagai wadah pasca-Uni Soviet, kerja sama Balkan bersifat terfragmentasi dan lebih diarahkan sebagai jembatan menuju keanggotaan Uni Eropa.

Hal ini mencerminkan trauma sejarah Yugoslavia. Negara-negara Balkan cenderung menghindari struktur supranasional yang terlalu kuat dan lebih memilih integrasi bertahap.

Uni Eropa bagi Balkan dipandang sebagai tujuan akhir, bukan pengganti Yugoslavia. Integrasi dilakukan dengan syarat reformasi, bukan nostalgia persatuan lama.

Pengalaman Yugoslavia menjadi cermin peringatan bagi Uni Eropa tentang bahaya ketimpangan dan sentralisasi berlebihan. Pada saat yang sama, Uni Eropa menjadi model alternatif integrasi damai yang ingin dituju Balkan.

Dengan demikian, Yugoslavia dan Uni Eropa bertemu dalam kesamaan konsep solidaritas dan integrasi, tetapi berpisah tajam dalam cara mengelola perbedaan. Sejarah Balkan menunjukkan bahwa integrasi tanpa legitimasi politik yang kuat berisiko runtuh, sementara integrasi berbasis kesepakatan sukarela memiliki peluang bertahan lebih lama.

Baca selanjutnya